1657408484514812
Loading...

Jokowi Usulkan Relawan Pendukung Pilpres jadi Calon Duta Besar




Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan 33 nama calon duta besar (dubes) Indonesia ke DPR. Dari 33 nama calon dubes tersebut diketahui memiliki latar belakang partai politik.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya merasa prihatin jika calon dubes yang diusulkan oleh Jokowi itu dilatarbelakangi atas balas budi. Apalagi, hal ini bukan pertama kali terjadi setelah sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah membagikan jatah Komisaris BUMN bagi para pendukungnya di Pilpres lalu.

"Kami prihatin jika balas budi untuk relawan pendukung Jokowi-JK dibalas dengan posisi yang strategis seperti dubes. Jabatan dubes tidak sama dengan jabatan komisaris di BUMN," kata Tantowi saat dihubungi, Senin (10/8).

Tantowi menjelaskan, seorang dubes harus bisa bertindak sesuai UU dan merepresentasikan rakyat dan negara di luar negeri. Sehingga, kata dia, seorang dubes harus menguasai segala permasalahan bangsa.

"Juga mempunyai kecakapan komunikasi agar dapat menjadi wakil bangsa yang baik sekaligus dapat mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari negara akreditasi untuk kepentingan bangsa dan negara kita," tekan Politikus Golkar ini.

Lanjut Tantowi, salah satu tantangan dubes adalah menghadapi sentilan negatif dari negara yang mengecam hukuman mati bagi pengedar narkoba yang diterapkan di Indonesia.

"Di saat seperti ini Indonesia membutuhkan dubes yang benar-benar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan keluar dari posisi kritis. Terus terang ada keraguan kami di Komisi I terhadap beberapa calon yang diajukan, mengingat pengalaman dan pengetahuan mereka yang minim tentang geopolitik dan diplomasi," tukasnya.

Seperti diketahui, salah satu dari 33 nama dubes tersebut, yaitu Amelia Ahmad Yani, putri ketiga pahlawan nasional Jenderal Anumerta TNI Ahmad Yani. Selain itu, ada juga nama anggota DPR Alexander Litaay. Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dua periode sekaligus yakni 1993-1998 dan 1998-2000.

Informasi dikutip dari merdeka.com, Sabtu (8/8), nama-nama itu ada yang berasal dari Kementerian Luar Negeri. Tetapi ada juga yang berasal dari partai politik dan kalangan profesional.

Nama tersebut diajukan Presiden Jokowi pada 6 Agustus 2015.





Jokowi - JK 7961046030321185343
Beranda item

Terkini

Follow by Email