1657408484514812
Loading...

Sudah Habis Uang Banyak, Dubes Jepang Menyesal Jokowi Batalkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung


Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan membatalkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Musababnya, ucap Darmin, jarak kedua kota yang mencapai 150 kilometer tak memungkinkan untuk ditempuh dengan kereta cepat.


Darmin menjelaskan, kecepatan kereta api cepat mencapai 300 kilometer per jam. Untuk jarak 150 kilometer, akan ada lima-delapan stasiun, sehingga jarak tiap stasiun mencapai 30 kilometer atau dengan waktu tempuh delapan menit. Sementara itu, kereta api cepat butuh waktu akselerasi untuk mencapai kecepatan 300 kilometer per jam.

Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanazaki menyampaikan penyesalan atas dibatalkannya proyek kereta cepat.

Kekecewaan yang dirasakan oleh pihak Jepang memang bukanlah tanpa alasan. Pertama, Jepang sendiri mengaku sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mengerjakan studi kelayakan (feasibility study/FS) dari kereta yang berkecepatan sampai 300 Km per-jam tersebut. Bahkan hasil FS pun telah dilakukan oleh pihak Jepang selama tiga tahun lamanya bersama dengan para pakar teknologi kereta cepat yang ada di dunia. Kedua, pihak Jepang telah menawarkan teknologi yang terbaik, termasuk didalamnya keamanan untuk mega proyek ini. Namun ternyata hal itu berakhir sia-sia.

Ada lagi dua alasan yang mendasari penyesalan Dubes Jepang terhdap Jokowi.

Pertama, menurut Tanazaki, pemerintah Indonesia dan Jepang telah memperpanjang kerja sama untuk melakukan uji kelayakan terkait proyek ini.

Kedua, Tanazaki percaya bahwa Jepang memiliki teknologi terbaik. Selain itu, Jepang juga mengklaim memiliki tingkat keamanan terbaik. "Saya tidak kecewa, hanya menyesalkan keputusan ini," kata Tanazaki saat ditanya wartawan, Jumat, 4 September 2015.

Pemerintah berencana mengganti proyek kereta cepat dengan kereta menengah dengan rute yang sama, Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Perubahan juga ada pada skema kerangka kerja sama. Presiden menginginkan proyek ini dikerjakan dengan skema B to B (swasta) agar tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menanggapi penawaran itu, Tanazaki mengatakan bahwa dia belum mengetahui apakah perusahaan di Jepang akan tertarik dengan proyek kereta menengah. "Tetapi kami pasti akan lebih senang jika itu kereta cepat. Kami yakin Indonesia membutuhkan teknologi kami," ujarnya.

Namun ia akan segera mengabarkan ke Tokyo sepulang dari pertemuannya dengan Darmin.

Tanazaki juga menambahkan bahwa meskipun ia menyesalkan keputusan itu, keputusan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan ia menghargainya. "Ini bukan keputusan mudah," ujarnya singkat.






Jokowi - JK 3935124612443215222
Beranda item

Terkini

Follow by Email