1657408484514812
Loading...

Belanda Gelar Pengadilan HAM Tragedi 1965, Wapres: "Kita tidak perlu minta maaf"


International People's Tribunal mulai mengelar persidangan dugaan pelanggaran HAM tragedi 1965 di Den Haag, Belanda, sejak Selasa hingga Jumat (13/11/2015) waktu setempat.


Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi Pemerintah tidak perlu meminta maaf terkait tragedi kemanusiaan 1965 yang dinilai merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).

"Tentu silakan saja, tetapi jangan lupa bahwa (peristiwa) itu dimulai dengan tewasnya jenderal-jenderal kita. Ya masa Pemerintah minta maaf, padahal yang dibunuh para jenderal kita, gimana sih?" kata JK di Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Ada beragam versi yang menyebut jumlah korban tewas terkait tragedi itu. Dari yang ratusan ribu sampai jutaan orang diberbagai daerah Indonesia.                                  
Kebanyakan mereka yang tewas dan dibunuh karena dituding sebagai underbouw PKI.

Tragedi kemanusiaan diawali dengan kematian para jenderal TNI yang dikenal sebagai peristiwa Lubang Buaya.

"Siapa yang berbuat dulu? Kalau (Pemerintah harus) meminta maaf, siapa yang harus dimaafkan? Apakah Pemerintah yang berbuat waktu itu? Justru orang-orang Pemerintah yang terbunuh, jenderal-jenderal kita," tegasnya.

Pemerintah Indonesia dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan diminta mengakui untuk kemudian meminta maaf kepada keluarga korban Tragedi 1965.

Tuduhan tersebut meliputi pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual dan campur tangan negara lain pasca peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). (Antara)





Berita Nasional 9084765797692775288

Posting Komentar

Beranda item

Terkini

Follow by Email