1657408484514812
Loading...

DPR Desak Jokowi Copot Menteri BUMN Rini Soemarno


Pimpinan DPR menyampaikan desakan pencopotan Menteri BUMN Rini Soemarno kepada Presiden Joko Widodo. Rini dianggap gagal karena mengeluarkan kebijakan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN.


"Kenapa sikap DPR seperti itu, kita jelaskan semua karena kita mau satu saja dari Presiden ke depan. Presiden harus bentuk tim yang kuat," kata Wakil Ketua DPR FAhri Hamzah di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Menurut Fahri, kebijakan PMN justru berbanding terbalik dari fungsi BUMN. Dia mengatakan, BUMN menjadi beban keuangan negara dengan menyertakan lebih dari Rp30 triliun dalam RAPBN 2016. Sebab itu, DPR meminta Presiden mengisi Menteri BUMN dari kalangan profesional alias nonparpol jika reshuffle kabinet jilid II direalisasikan.

"Presiden itu harus pilih menteri yang tidak berikan beban politik kepada Presiden. Tentu kita ingin presiden punya tim yang kuat yang kompak. Itu bagian masukan ke Presiden," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Ketua DPR Setya Novanto. Dia memberikan sejumlah pertimbangan dan masukan terkait perombakan kabinet kepada Jokowi. Ia yakin, Presiden akan memilih menteri yang mampu menciptakan kekompakan dan kesolidan di tubuh pemerintahan.

"Kita kan DPR hanya menjalankan tugas dalam hal pengawasan. Tentu kita memberikan informasi yang menjadi pertimbangan. Sudahlah kita percayakan pada Presiden," tutur Setnov.              
Sebelumnya, dorongan agar Rini Soemarno dicopot dari jabatannya juga muncul dari PDIP. Rini dianggap membuat kebijakan yang merugikan negara dengan memunculkan PMN.

"Saya kira itu yang harus dipertimbangkan (mengganti Rini). Cari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

Sementara itu, pengamat politik Masnur Marzuki meminta Presiden Jokowi tak ragu merombak anggota kabinet agar bisa membawa Indonesia keluar dari kondisi perekonomian yang sulit. "Jika dievaluasi dari sisi kekompakan tampaknya memang perlu rombak ulang kabinet lagi," kata Masnur.

Pengamat politik Tjipta Lesmana mengatakan, salah satu yang layak diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. "Rini salah satu yang layak diganti. Lihat saja kasus di Pelindo II dan terbaru isu Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk BUMN," katanya.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon juga mendukung Presiden Jokowi mencopot Rini Soemarno karena pos yang diisinya tidak berkontribusi kepada pendapatan negara. "Tidak pernah ada satu preseden Kementerian BUMN meminta PMN sedemikian besar, tidak ada dalam sejarah. Justru seharusnya, BUMN itu memberi kontribusi pada APBN," kata dia. (metrotvnews)





Kabar DPR 6740211353538978055

Posting Komentar

Beranda item

Terkini

Follow by Email