1657408484514812
Loading...

Sekarang tak ada lagi KIH & KMP, janganlah kita mengelompokkan republik ini


Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan jika saat ini tidak ada lagi kelompok Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Yang ada adalah partai pendukung pemerintah dan partai bukan pendukung pemerintah.


"Jadi, saya sampaikan tolonglah janganlah lagi menyebut KMP dan KIH. Jangan lagi kelompok-kelompok, sudah saya usulkan bahwa yang ada adalah partai pendukung pemerintah atau tidak mendukung pemerintah," tegas Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum DPP PAN pada wartawan sebelum mebuka acara sosialiasi 4 pilar MPR RI bersama Kontras di Gedung MPR RI Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Zulkifli yang juga Ketua Umum DPP PAN , mengatakan Indonesia sekarang ini mengalami persoalan ekonomi yang sulit, sehingga tidak tepat masih ada sekat-sekat politik antara KMP dan KIH. Karena itu dia bersyukur Presiden Jokowi setuju dan tidak lagi mempersoalkan eksistensi KMP dan KIH. "Alhamdulillah saya bersyukur presiden tidak lagi mempersoalkan KIH dan KMP, tapi apakah mendukung kebijakan pemerintah atau tidak? Itu saja," ujarnya.                                                                          
Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada Kamis (12/11/2015) malam. Pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu menghasilkan tiga hal penting, salah satunya mengubah nama KIH menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah.

Oleh karena itu Zulkifli mendukung sikap Jokowi yang mengubah nama KIH tersebut. Mengingat, untuk menuntaskan persoalan bangsa Indonesia tidak perl‎u ada lagi kubu-kubuan antara partai pengusung pemerintah maupun partai di luar pengusung pemerintah. ‎"Saya sudah sampaikan hal itu kepada Presiden, Ibu Megawati dan lain-lain, janganlah kita mengelompokkan republik ini. Apalagi, kita sedang menghadapi persoalan ekonomi yang berat, tantangan dari luar dan lain-lain,” tambahnya.

Dengan demikian kata Zulkifli, kini PAN sebagai pendukung pemerintah. Soal apakah nanti dapat jatah menteri atau tidak, sekali lagi hal itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. “Pokoknya kader PAN kapanpun kalau dipercaya siap mengabdi kepada Negara,” ungkapnya. (pikiran-rakyat.com)





Kabar DPR 7741095860795386927

Posting Komentar

Beranda item

Terkini

Follow by Email