1657408484514812
Loading...

Ada Orang Freeport di Kantor Staf Presiden Jokowi, Apa Kata Istana?


Konflik kepentingan terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia terus bergulir, bahkan merambah kemana-mana, termasuk dipertanyakannya orang Freeport yang diangkat menjadi bagian dari Kantor Staf Presiden (KSP) Jokowi yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.


Terkait hal itu, Pihak Istana membantah ada perpanjangan tangan PT Freeport Indonesia di dalam pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan rekrutmen mantan pegawai PT Freeport Indonesia Yuni Rusdinar di Kantor Staf Presiden dilakukan sebelum persoalan perpanjangan kontrak karya perusahaan tersebut muncul.

“Kalau ada satu nama mantan pegawai Freeport di KSP, itu direkrut jauh-jauh hari dan tidak ada urusannya dengan perpanjangan kontrak Freeport,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Pramono menuturkan sikap pemerintah tidak akan dapat dipengaruhi oleh satu orang yang saat ini ada di KSP.                                          
Hal itu juga telah ditegaskan oleh Kepala Staf Presiden Teten Masduki yang mengatakan Yuni tidak mengisi posisi yang dapat mengambil keputusan penting.

Sebelumnya, Teten juga mengatakan rekrutmen Yuni dilakukan saat Kepala Staf Presiden dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Saat ini, Yuni menjadi tenaga ahli utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tidak pada posisi pengambil keputusan strategis.

“Yuni diangkat oleh Kepala Staf Presiden saat itu, yakni Luhut Binsar Pandjaitan, setelah meninggalkan PT Freeport Indonesia pada awal 2015,” ujarnya.

Menurutnya, Yuni diangkat sebagai profesional, karena memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai tenaga ahli utama pada Deputi Bidang pengendalian dan Pengawasan Program Prioritas Pemerintah.

Teten juga memastikan Yuni tidak akan mengalami konflik kepentingan dengan pihak manapun, karena telah meninggalkan Freeport sebelum direkrut, dan tidak menempati posisi pengambil keputusan strategis.






Jokowi - JK 7998274817793999361

Poskan Komentar

Beranda item

Terkini

Follow by Email