1657408484514812
Loading...

Petani Tuban Demo Tolak Kebijakan Pemerintah Pusat Impor Jagung


Puluhan petani yang menamakan diri mereka Petani Tuban Korban Impor Jagung kembali melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa para petani itu menolak kebijakan pemerintah pusat terkait impor jagung.


Di depan kantor DPRD dan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mereka terang-terang meminta agar Pemkab Tuban bersama DPRD menolak kebijakan impor jagung tersebut. Para petani menganggap impor jagung malah menyengsarakan petani.

“Kami mau menanyakan tanggapan dari aksi kami sebelumnya, apakah tuntutan kami sudah sampaikan ke pusat,” ujar Agus Arsana (26) kordinator aksi.

Dijelaskan Agus, pemerintah dianggap gagal karena telah membuat kebijakan yang tidak pro rakyat dengan menerapkan kebijakan impor jagung. Sebab impor telah berimbas pada harga jagung petani yang semakin merosot. Selain itu harga jagung impor yang lebih tinggi manimbulkan kecurigaan masyarakat adanya korupsi di belakang kebijakan impor jagung yang dilakuka pemerintah.” Impor jagung membuat warga sengsara, harga jagung petani juga merosot,” jelas Agus.

Ada beberapa tuntutan petani yang datang dari Desa Margomulyo, Padasan, Sumberarua, Kecamatan Kerek dan sebagian petani asal Kecamatan Montong itu, yakni menolak kebijakan impor jagung, meminta kesejahterakan petani. Pemerintah diminta menetapkan harga terendah jagung petani Rp3.300 perkilo, meminta perlindungan harga dan permudah penjualan jagung. Selanjutnya meminta penegak hukum dan KPK menyelidiki dugaan korupsi impor jagung di kementrian pertanian dan kementrian perdagangan. ” Kami berharap pemerintah dan DPR memperjuangkan untuk menuntaskan penderitaan petani,” tegas Agus.

Para demonstran mengancam, jika tidak mendapat jawaban atas permasalahan yang mereka alami, petani akan melakukan aksi lebih besar dengan warga petani dari kecamatan lain seperti Kecamatan Montong dan Kecamatan Merakurak.

Menanggapi aksi para petani itu, Wakil Bupati Tuban Noor Nahan Hussein, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan apa yang diusulkan petani. Tuntutan saat aksi lalu juga sudah disampaikan ke pusat. ” Sudah kami sampaikan ke pusat. Tergantung pusat, kami tidak memiliki kewenangan memutuskan. Bahkan, kami juga mengusulkan jika impor dilakukan jangan bersamaan dengan masa panen petani, agar gejolaknya tidak terlalu berpengaruh bagi petani,” kata Wabub. (kotatuban.com)






Ekonomi 5634825140576953042

Posting Komentar

Beranda item

Terkini

Follow by Email