1657408484514812
Loading...

Anggota DPR Banyak yang Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK, Alasannya?


Ternyata banyak diantara anggota DPR RI yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan termasuk Ketua DPR sendiri.


Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih menduga, dari 560 anggota DPR, sekitar 60% di antaranya belum taat atas peraturan tersebut. Ketidaktaatan anggota dewan telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Tidak hanya anggota, pimpinan dewan juga lalai melaporkan harta kekayaan mereka. Ketua DPR Ade Komarudin menjadi salah satu yang belum melaporkan harta kekayaannya sejak Oktober 2014. Data itu didapat koalisi dari laman KPK.

Ketika dikonfirmasi, Ade membenarkan hal itu. Ia beralasan tidak dapat melaksanakan kewjiban melaporkan LHKPN lantaran sibuk. "Saya juga belum, mungkin pada saat reses," kilahnya di Jakarta, Kamis (10/3).                            
Secara terpisah, Wakil Ketua Fadli Zon mengatakan tidak ada sanksi bagi anggota dewan yang tidak taat melaporkan LHKPN. Pimpinan dewan hanya dapat mengimbau anggotanya supaya menaati peraturan tersebut.

"Saya kira mestinya kita imbau untuk melaporkan karena itu satu kewajiban, tidak ada masalah. Tidak harus datang ke KPK. Saya cuma kirim staf dan ada tanda terima," katanya.

Ketentuan menyerahkan LHKPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada keputusan KPK 07/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN. Kewajiban LHKPN juga mendorong pemerintahan yang bersih sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Media Indonesia)





Kabar DPR 4721457756372897966

Poskan Komentar

Beranda item

Terkini

Follow by Email