1657408484514812
Loading...

Sengketa Batas Laut dengan Australia, Warga Timor Leste Demo Besar-besaran


Ribuan orang di Dili, ibu kota Timor Leste, turun ke jalan melakukan unjuk rasa pada 22-23 Maret 2016 menuntut perundingan ulang antara Timor Leste dan Australia terkait dengan batas Laut Timor dan pengelolaan bersama sumber daya alam di laut.


Unjuk rasa ribuan warga Timor Leste, antara lain pegawai negeri sipil, membuat pemerintahan di negara tersebut lumpuh total.

Unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan warga Timor Leste digelar di depan kantor Kedutaan Besar Australia di Dili. Massa menuntut dilakukan perundingan ulang terkait dengan pengelolaan dan batas laut dengan Australia yang dinilai sangat merugikan Timor Leste.

Intinya, para demonstran menuntut adanya perundingan ulang terkait dengan batas wilayah kelautan (Laut Timor) dengan pihak Australia. “Gerakan massa ini kami lakukan sebagai bagian untuk mendukung upaya diplomasi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah Timor Leste yang diwakili Xanana Gusmão," ujar Pelaksana Harian ACBN Nuno Corvelo Lolaran melalui rilis yang diterima Tempo, Rabu, 23 Maret 2016.

Xanana, menurut Nuno, sedang berkunjung ke Afganistan untuk mengikuti Konferensi Negara-Negara Miskin. Garis batas wilayah kelautan Australia di Laut Timor dinilai pendemo terlalu masuk area kelautan Timor Leste atau tidak sesuai dengan hukum internasional terkait dengan batas laut territorial. Artinya, Australia telah mengekspansi atau mengokupasi wilayah kelautan Timor Leste.

Sebagaimana diketahui, Perjanjian Laut Timor antara Timur Leste dan Australia ditandatangani pada 20 Mei 2002 (hari restorasi kemerdekaan Timor Leste). Inti perjanjian itu adalah menyepakati eksplorasi minyak bumi secara bersama di Laut Timor oleh kedua negara.

Wakil penandatangan pada saat itu adalah John Howard (Australia) dan Mari Alkatiri (Timor Leste). Perjanjian ini mulai diberlakukan pada 2 April 2003 setelah adanya pertukaran nota diplomatik, terhitung sejak 20 Mei 2002.

Perjanjian Laut Timor memiliki masa berlaku 30 tahun sejak tanggal penandatanganan dengan ketentuan perbatasan dasar laut kedua negara memiliki ketetapan yang jelas. Namun, dalam Perjanjian Maritim Laut Timor pada 2007, masa berlaku perjanjian ini diperpanjang hingga 2057.

Perjanjian tersebut belum terkait dengan perjanjian teritorial wilayah kelautan kedua negara.                                        
Perjanjian ini disahkan untuk menggantikan Perjanjian Celah Timor yang ditandatangani Australia dan Indonesia pada 11 Desember 1989. Perjanjian tersebut tidak lagi berlaku setelah Timor Leste merdeka dari Indonesia.

Meskipun sedikit berbeda, Perjanjian Laut Timor menempatkan Timor Leste pada posisi yang sama dengan Indonesia dalam Perjanjian Celah Timor.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiagakan dua batalyon atau sekitar 1.200 personil untuk mengamankan wilayah perbatasan antara Indonesia- Timor Leste, setelah Dilli, Ibu Kota Timor Leste bergolak dengan aksi unjuk rasa besar- besaran dari warga.


"Ada gejolak atau tidak kami tetap siaga untuk mengamankan wilayah perbatasan kedua negara," kata Humas Korem 161 Wira Sakti Kupang, Kapten Ida Bagus Diana kepada Tempo, Rabu, 23 Maret 2016.

Pengamanan di perbatasan, menurut dia, dilakukan sesuai standar operasi prosedur (SOP). Ada dua batalyon yang siaga di perbatasan untuk sektor barat di jaga Armed 11 Kostrad, dan sektor Timur Yonif 725 Woroagi. "Pada prinsipnya sesuai dengan SOP, dan tingkatkan kewaspadaan," katanya.

Dua batalyon ini, katanya, berjaga di empat kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste yakni Belu, Malaka, Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang.

Dia mengaku tidak peduli dengan unjuk rasa yang terjadi di Kota Dilli, karena TNI tetap siaga menjaga wilayah perbatasan kedua negara. "Kami hanya monitor perkembangan di negara tetangga," katanya.





Berita Dunia 2371023610126232129

Poskan Komentar

Beranda item

Terkini

Follow by Email