1657408484514812
Loading...

Jokowi Tolak Usul Menteri ESDM untuk Hapus Subsidi Solar


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang ingin mencabut subsidi Rp1.000 per liter untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.


"Yang pasti tidak dihapus," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro usai Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (7/4).

Selain menolak wacana pencabutan subsidi solar, Bambang bilang pemerintah juga mempertimbangkan lagi usulan Dana Ketahanan Energi (DKE) dalam APBNP 2016 yang akan dipakai untuk pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pasalnya, sampai saat ini Kementerian Keuangan belum memperoleh rencana detil mekanisme pemanfaatan dana tersebut.

Padahal, para pejabat Kementerian ESDM telah berulangkali melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perihal usulan DKE.

"Kami (masih) akan menunggu proposal resmi dari Kementerian ESDM," jelas Bambang.                                  
Ketika dikonfirmasi, Menteri Sudirman enggan berkomentar banyak perihal ditolaknya wacana pencabutan subsidi solar dan DKE.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengungkapkan, pengurangan subsidi terhadap solar dimaksudkan guna menjamin ketersediaan DKE, yang sedianya akan dipakai untuk meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia.

"Ada wacana untuk kurangi subsidi solar (yang saat ini) Rp1.000 (per liter). Kalau (bisa) kurangi subsidi, kita akan ada alokasi anggaran untuk program lain yang lebih tepat sasaran misalnya untuk DKE," ujar Sujatmiko beberapa hari lalu.

Ia mengatakan, guna memuluskam rencana ini pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat.

"Total subsidi kita di 2016 untuk solar kan sekitar Rp16 triliun. Nah, karena subsidi domain pemerintah dengan DPR (maka) perlu kajian yang mendalam. Oleh karenanya kami menunggu pembahasan dengan DPR," imbuhnya.

(CNN Indonesia)





Ekonomi 4336422348997937786

Posting Komentar

Beranda item

Terkini

Follow by Email